[Kutipan] IRONI CALON TENAGA KESEHATAN DI SULSEL

IRONI CALON TENAGA KESEHATAN DI SULSEL..

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membuat kejutan dengan melegalisasi pungutan terhadap calon tenaga kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit milik pemerintah daerah. Residen(calon dokter spesialis), calon dokter dan perawat dibebani dengan tarif bervariasi mulai 50 – 100 ribu rupiah perminggu. (FAJAR, 5 Mei 2010). Sangat ironis, orang-orang yang berniat menolong sesama dan belum memiliki penghasilan malah dibebani pungutan yang tak jelas ujung pangkalnya.

Ada 3 faktor yang menjadi latar belakang ditetapkannya Peraturan Gubernur Sulsel No.28 Tahun 2010 tertanggal 14 April 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelayanan Kesehatan Milik Pemprov Sulsel ini. Pertama, Pemerintah terkesan asal saja menangkap opini yang berkembang di masyarakat tentang pelajar sekolah kesehatan. Maraknya komersialisasi pendidikan belakangan ini menimbulkan kesan salah bahwa sekolah tersebut hanya dapat dinikmati segmen masyarakat menengah ke atas belaka. Ini merupakan salah satu efek negatif Undang-undang Badan Hukum Perguruan Tinggi(BHP) yang akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi; komersialisasi pendidikan yang sedemikian ganasnya memaksa orang tua mahasiswa baru mesti membayar ratusan juta rupiah demi sebuah kursi di Fakultas Kedokteran. Hal tersebut semakin meneguhkan stigma bahwa yang bersekolah di situ adalah orang yang mampu dan berduit saja.

Kedua, jelas terlihat kepanikan Pemerintah Provinsi(Pemprov) dalam menjalankan pogram Kesehatan Gratis yang telah memasuki tahun kedua. Sistem bagi beban(cost sharing) yang tidak berimbang – kabupaten/kota menanggung 60% sedangkan provinsi menalangi sisanya – telah menjadi senjata makan tuan. Belasan kabupaten mengeluh beratnya biaya yang mesti ditanggung, sehingga mereka mengharapkan sistem bagi beban tersebut dapat dibalik menjadi 40-60. Terlebih lagi, sebagian besar dari mereka tak menganggarkan kesehatan gratis dalam APBD tahun berjalan walau telah menandatangani nota kesepahaman. Walhasil , Pemprov Sulsel mesti mencari celah sumber pendanaan yang belum terjamah selama ini, meski terkesan ngawur dan tidak berdasar sama sekali.

Ketiga, ketidaktahuan Pemprov akan tugas pokok/fungsi residen, koass dan calon perawat menunjukkan parahnya miskomunikasi yang terjadi di aras pemegang kebijakan. Status pelajar tidak memungkinkan mereka bekerja dan memiliki penghasilan tetap, yang merupakan salah satu indikator pengenaan pajak dan retribusi. Malah seringkali mereka harus rela menyisihkan anggaran guna membantu pasien yang tak mampu. Residen dan koass urunan guna membeli sekantong darah merupakan fenomena yang lazim ditemui di pelbagai Rumah Sakit(RS) di tanah air.

Semestinya, Pemprov lebih peka menangani permasalahan ini dan menelaahnya terlebih dahulu dari pelbagai aspek terkait. Bukan tidak mungkin, program kesehatan gratis yang merupakan andalan Pemprov akan kesulitan mendapatkan dukungan tenaga kesehatan yang dipungut biaya semasa sekolah itu. Niscaya, Iapun menuai reaksi negatif dari tenaga kesehatan yang sedang dan telah melayani masyarakat di unit pelayanan kesehatan(UPK).
Cerita akan berbeda bila Pemprov mau mengefisienkan kinerja perangkat birokrasi bawahannya melalui restrukturisasi program kesehatan. Tidak ada salahnya membangun RS gratis berkapasitas 1000 tempat tidur bagi masyarakat tidak mampu, namun alangkah indahnya bila dibarengi upaya promotif/preventif yang intensif. Masyarakat disuluh sedemikian rupa bahwa kesehatan merupakan tanggung jawab pribadi dan keluarga masing-masing, namun diinfomasikan pula bahwa telah tersedia fasilitas penanganan bagi mereka yang jatuh sakit. Prioritisasi intervensi berbasis paradigma hulu ini penting agar penduduk tidak terlena dan mengabaikan kesehatan mereka ketimbang penanganan hilir yang diterapkan selama ini.

Alternatif lain ialah dengan mengembangkan sistem asuransi kesehatan lokal berbayar dengan premi yang ditanggung oleh renteng oleh Pemprov dan kabupaten/kota. Tidak seperti Jaminan Kesehatan Daerah(Jamkesda) yang menanggung item layanan kesehatan secara parsial, model tersebut menerapkan sistem paket yang terbukti dapat menekan pembiayaan pemeriksaan yang tidak perlu. Uniknya, sistem ini amat pas bersinergi dengan program dokter keluarga yang digalakkan Ikatan Dokter Indonesia(IDI) belakangan ini. Bersama-sama, mereka akan menekan angka kunjungan masyarakat ke UPK yang lebih memilih layanan kesehatan terdekat dari rumahnya.

Akhirul kalam, Pemprov telah membuka kotak pandora komersialisasi dengan aturan tak masuk akal tersebut. Calon tenaga kesehatan yang sejak dini “diperkenalkan” dengan pola berbayar seperti ini akan berperilaku sama seperti politikus yang baru terpilih menduduki jabatan di pemerintahan, ketika menamatkan pendidikannya. Pengembalian modal menjadi nomor satu, urusan layanan masyarakat menjadi nomor yang entah kesekian..

Iklan

6 thoughts on “[Kutipan] IRONI CALON TENAGA KESEHATAN DI SULSEL

  1. apa-apaan ini, retribusi? meski tidak menuntut apa-apa tapi jerih payah residen, koas termasuk perawat juga dihargai, bukan malah ditarik iuran seperti ini. H.E.B.A.T

  2. program ini udah jalan ya kak?
    hm, kadang ga habis pikir bagaimana bisa pemprov sumsel membuat kebijakan yg amat sangat aneh ini. apa mungkin kebijakan ini dibuat oleh sekelompok orang tanpa adanya diskusi dan dengar pendapat dgn para calon tenaga kesehatan?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s